Sabtu, 14 Februari 2015

PASAR BARANG, PASAR UANG, DAN PASAR MODAL



Pendahuluan
    Pada bagian ini akan dibahas beberapa konsep tentang Pasar (market) dalam konteks makro yang meliputi Pasar Barang (sektor riil), serta Pasar Uang dan Pasar Modal (sektor keuangan). Pasar merupakan suatu mekanisme di mana pembeli dan penjual berinteraksi untuk menentukan harga dari pertukaran barang dan jasa. Transaksi jual beli yang terjadi tidak selalu memerlukan lokasi fisik.
Pasar Barang, Pasar Uang, dan Pasar Modal memiliki keterkaitan satu sama lain. Kondisi ketiga pasar tersebut akan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian suatu Negara. Secara umum, dampak ketiga pasar tersebut akan mempengaruhi harga-harga secara umum (inflasi atau deflasi), pengangguran, dll. Secara khusus, kondisi ketiga pasar tersebut akan mempengaruhi iklim bisnis dalam suatu perekonomian.
    Dengan mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan antara pasar barang, pasar uang, dan pasar modal. Di samping itu, mahasiswa diharapkan juga mampu membaca fenomena-fenomena yang terjadi pada ketiga pasar tersebut.

9.1    Pasar Barang (goods/product market)
    Pasar barang merupakan pasar untuk barang-barang dan jasa-jasa, dimana menggambarkan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang atau jasa-jasa dengan seluruh barang dan jasa yang diproduksi atau ditawarkan.
Istilah sektor riil dalam pembahasan mengenai ekonomi makro menggambarkan kondisi perekonomian dipandang dari sisi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Oleh karena ini, sektor riil ini juga disebut dengan istilah pasar barang. Sisi penawaran di pasar barang ini menggambarkan kemampuan perekonomian menghasilkan barang dan jasa pada suatu periode tertentu. Sedangkan sisi permintaannya menggambarkan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan luar negeri.
Stabilitas ekonomi makro dilihat dari keseimbangan antara permintaan agregat atau aggregate demand (AD) yang ditunjukkan oleh total pengeluaran dan penawaran agregat atau aggregate supply (AS) yang ditunjukkan oleh kemampuan perekonomian tersebut menghasilkan barang dan jasa yang terjadi di pasar tersebut.
C, I, G, X-M
Untuk lebih memahami lagi mengenai keseimbangan di sektor riil (pasar barang) ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai variabel-variabel sebagai indikator dalam perekonomian makro, seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dilambangkan (C), investasi perusahaan (I), penegluaran pemerintah (G) dan pengeluaran luar negeri netto (X – M). Untuk memudahkan pemahaman uraian mengenai keseimbangan sektor riil ini digunakan perekonomian  sederhana, terutama dalam analisis yang menggunakan grafik,

9.1.1  Analisis Keseimbangan Sektor Riil
Pada pembahasan sebelumnya dinyatakan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pendapatan. Secara matematis, hubungan fungsional antara pengeluaran konsumsi rumahtangga (C) dan pendapatan (Y) dapat dinyatakan pada Persamaan 9.1.
                  C = f (Y) ……………………………………………. (9.1)
Investasi perusahaan sangat bergantung dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, maka semakin kecil investasi yang dilaksanakan, dan sebaliknya. Oleh karena itu hubungan matematisnya ditunjukkan pada Persamaan 9.2.
                  I = f (i) ………………………………………………. (9.2)
Dimana:     ΔI/ Δi < 0
Secara eksplisit bentuk persamaan investasi ditunjukkan pada Persamaan 9.3.
      I = Io – k i …………………………………………………… (9.3)
Dimana:
Io adalah besarnya pengeluaran investasi pada tingkat bunga sama dengan nol
i adalah tingkat bunga umum
k adalah besarnya koefisien tingkat bunga

Dalam analisis keseimbangan di sektor riil, kondisi keseimbangan perekonomian dapat digambarkan ke dalam sebuah kurva yang disebut kurva IS. Kuva IS adalah tempat kedudukan titik-titik yang menghubungkan tingkat bunga (i) dan pendapatan nasional (Y), dimana pasar barang berada dalam kondisi keseimbangan. Untuk memperoleh kurva IS bagi suatu perekonomian melalui analisis grafik dapat dilakukan dengan menyediakan empat buah grafik yang masing-masing grafik menggambarkan keadaan pada sektor riil (pasar barang). Pertama-tama kita buat dulu empat buah diagram yang masing-masing diberi nama diagram I, II, III dan IV (dimulai dari diagram kanan bawah berputar kebalikan dengan  jarum jam). Perhatikan cara menurunkan kurva IS seperti ditunjukkan pada Gambar 9.2.
Gambar 9.2. Kurva IS

Diagram di atas menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dan jumlah investasi, diagram II menunjukkan fungsi tabungan, dan diagram IV menunjukkan kurva IS, yaitu kurva yang menghubungkan antara titik-titik tingkat bunga dan pendapatan nasional. Karen kurva IS adalah kurva yang menghubungkan tingkat bunga dengan pendapatan nasional, maka masing-masing sumbu pada grafik IV kita tentukan sumbu-sumbu yang akan ditempati variabel tingkat bunga dan variabel pendapatan nasional (Y) dan sumbu tegak kita tempatkan variabel tingkat bunga (i). dengan demikian diagram yang berada disebelah atas diagram IV, yaitu diagram III adalah diagram yang menghubungkan besarnya tabungan pada berbagai tingkat pendapatan nasional ini adalah positif, artinya makin besar pendapatan nasional, maka tabungan yang terjadi juga makin besar.
Kemudian untuk diagram yang berada di sebelah kanan diagram III yaitu diagram II menunjukkan keadaan keseimbangan di pasar barang, yaitu suatu kondisi di mana I = S. diagram II merupakan kurva bantu yang menggambarkan keadaan keseimbangan di pasar barang, yaitu terjadinya kesamaan antara investasi (I) dan tabungan (S). Kurva  kesamaan investasi dan tabungan adalah kurva yang di tarik dari titik (titik pusat sumbu) yang membentuk sudut 45 derajat terhadap masing-masing sumbu, yang berasrti jarak dari satu titik pada garis tersebut ke sumbu tegak akan sama jaraknya dengan jarak titik tersebut ke sumbu datar.
Selanjutnya, diagram I menunjukkan hubungan negative antara tingkat bunga (i) dan sebenarnya investasi (I), yang berarti bahwa apabila tingkat bunga turun maka investasi yang dilaksanakan naik, dan sebaliknya. Hal ini ditunjukkan dengan kurva investasi berlereng negative. Sumbu tegak pada grafik I untuk variabel tingkat bunga dan sumbu datar untuk besarnya investasi.
Untuk menghasilkan kurva IS kita mulai dari diagram I dengan mengambil salah satu titik tingkat bunga, misalnya Io dan dalam keadaan keseimbangan, besarnya tabungan adalah So. Tabungan sebesar So terjadi apabila pendapatan sebesar Yo. Apabila keadaan tersebut kita bawa pada grafik IV, maka kita memperoleh satu titik dari kurva IS (misalnya kita beri nama titik A). untuk menggambarkan suatu kurva (kita anggap kurva IS adalah linear) minimal harus ada dua titik I, sehingga dengan demikian kita perlu mengambil salah satu titik tingkat bunga lagi, misalnya I1. Pada tingkat bunga sebesar i1, investasi yang diiginkan sebesar I, dan dalam keadaan keseimbangan besarnya tabungan sebesar S1. Tabungan sebesar S, terjadi apabila pendapatan sebesar Y1. Apabila keadaan tersebut kita bawa pada grafik IV, maka kiya memperoleh satu titik lagi dari kurva IS (misalnya kita beri nama titik B). Apabila titik A dan titik B ini kita hubungkan maka kita memeperoleh kurva IS, yaitu kurva yang menggambarkan keseimbangan di sektor riil (pasar barang) yang berlereng negative. Ini memberi petunjuk bahwa pada sektor riil (pasar barang), apabila terjadi kenaikan tingakt bunga, maka pendapatan nasional akan turun. Kenaikan tingkat bunga akan menyebabkan tutrunnya pendapatan nasional. Sebaliknya, apabila tingkat bunga turun maka pendapatan nasional akan naik. Karena, turunnya tingkat bunga akan menyebabkan naiknya investasi.

9.1.2  Dampak Ketidakseimbangan Pasar Barang dalam Bisnis
Ketidakseimbangan pada Pasar Barang sebagaimana telah dijelaskan di atas akan memberikan dampak terhadap bisnis. Dalam hal ini akan mempengaruhi tingkat harga barang dan jasa dalam pasar. Misalnya, apabila terjadi kesenjangan inflasi maka kecenderungan harga barang atau jasa akan menjadi tinggi sehingga akan menurunkan daya beli masyarakat terhadap sektor riil. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap menurunnya permintaan barang dan jasa pada sektor riil sehingga mengurangi pendapatan pada sektor riil dan pada akhirnya akan mengurangi laba atau bahkan dapat menciptakan kerugian bagi perusahaan-perusahaan. Sebaliknya apabila terjadi kesenjangan deflasi maka kecenderungan harga barang atau jasa akan menjadi rendah sehingga akan menurunkan sehingga mengurangi pendapatan pada sektor riil sementara biaya-biaya relatif konstan dan pada akhirnya akan mengurangi laba atau bahkan dapat menciptakan kerugian bagi perusahaan-perusahaan.
Kondisi tersebut harus dapat direspon oleh setiap pelaku ekonomi, khususnya pada sektor riil. Dengan demikian para pelaku ekonomi dapat terhindar dari kerugian akibat dampak dari ketidakseimbangan pada sektor riil.

9.2   Pasar Uang (money market)
9.2.1  Keseimbangan Pasar Uang
Pasar uang adalah pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek, karena itu pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Sedangkan pasar modal berkaitan dengan surat-surat berharga yang berjangka panjang. Dana yang diperjual belikan dalam pasar modal berupa dana permanen atau semi permanen. Selain itu perbedaan pasar modal dengan pasar uang ada pada tempat pelaksanaan transaksi. Pasar modal memiliki tempat transaksi tertentu yang disebut bursa efek.Transaksi dalam pasar uang dilakukan melalui sarana telekomunikasi, sehingga pasar ini sering pula disebut sebagai pasar abstrak karena pelaksanaan transaksi tidak dilakukan di tempat tertentu seperti halnya pada pasar modal yang melalui bursa efek. Pasar uang juga merupakan suatu bentuk pasar yang tak terorganisasi (unorganized market).
    Pasar uang adalah mekanisme yang mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit. Transaksi dalam pasar uang sebagian besar bersifat jangka pendek. Pasar uang di satu sisi berfungsi sebagai untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah, mulai dari overnight sampai dengan jangka waktu jatuh tempo satu tahun. Pada waktu yang sama pasar uang juga menyediakan outlet investasi bagi pihak surplus dana jangka pendek yang ingin memperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai. Dengan demikian keberadaan pasar uang memungkinkan terjadinya transaksi pinjam-meminjam.
Jadi keseimbangan Pasar Uang ditunjukkan oleh kesamaan antara permintaan uang agregat atau aggregate demand of money (MD) dengan penawaran uang agregat atau aggregate money supply (MS). Apabila terjadi ketidakseimbangan pada Pasar Uang maka akan menimbulkan ketimpangan tingkat suku bunga (interest rate) dalam perekonomian. Sebagai contoh, apabila MD lebih besar dari MS maka tingkat suku bunga cenderung menguat (meningkat) dan sebaliknya apabila MD lebih kecil dari MS maka tingkat suku bunga cenderung melemah (menurun).

9.2.2   Fungsi dan Tujuan Pasar Uang
    Pasar uang dimaksudkan sebagai sarana pengendali moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Pelaksanaan operasi pasar terbuka oleh Bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan SBPU (Surat Berharga Pasar Uang). SBI sebagai instrumen dalam melakukan operasi pasar terbuka digunakan untuk tujuan kontraksi moneter, sementara SBPU sebagai instrument ekspansi moneter.
      Investor di pasar uang terutama mencari keamanan dan likuiditas di samping peluang untuk memperoleh pendapatan bunga. Hal tersebut karena dana yang diinvestasikan di pasar uang kelebihan untuk sementara dan biasanya dibutuhkan dalam waktu singkat untuk membayar pajak,gaji, dividen dan sebagainya. Dengan alasan ini, maka investor sangat sensitif terhadap risiko.

9.2.3  Macam-macam Transaksi Di Pasar Uang
Pasar Uang antar Bank, adalah transaksi untuk menyerahkan sejumlah kelebihan dana dari suatu Bank kepada Bank yang lain, di mana Bank yang menerima dana sedang kalah kliring. Kalah kliring artinya sebuah Bank yang kekurangan dana untuk membayar kepada nasabahnya.
Sertifikat bank Indonesia (SBI), SBI adalah sejenis surat berharga yang dikeluarkan oleh bank Indonesia selaku bank sentral dan ditujukan untuk dibeli oleh bank umum dengan nilai nominal yang sangat besar. Tujuan bank Indonesia mengeluarkan SBI untuk mengurangi peredarn uang di dalam masyarakat.
Surat berharga pasar uang (SBPU), SBPU adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dan dibeli oleh bank Indonesia dengan nilai nominal yang cukup besar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan likuiditas bank umum dan menekan laju inflasi. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
Sertifikat deposito, adalah semacam surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dalam nilai nominal tertentu sebagai surat atas unjuk.
Pasar valuta asing, yaitu tempat seseorang dapat membeli atau menjual sejenis mata uang asing atau menukar dengan mata uang rupiah. Pasar valuta asing sering disebut bursa valuta asing. Lembaga yang mengkhususkan kegiatannya dalam pertukaran uang asing disebut money changer.

9.2.4   Dampak Ketidakseimbangan Pasar Uang dalam Bisnis
Pasar Uang merupakan salah satu alternatif pendanaan dan investasi bagi perusahaan. Ketidakseimbangan pada Pasar Uang juga akan memberikan dampak terhadap bisnis. Dalam hal ini akan mempengaruhi tingkat suku bunga (interest rate) dalam pasar. Misalnya, apabila terjadi kesenjangan antara MD dan MS, dimana MD > MS maka tingkat suku bunga cenderung meningkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap meningkatnya biaya modal (cost of capital) bagi perusahaan dan pada akhirnya akan mengurangi laba atau bahkan dapat menciptakan kerugian bagi perusahaan-perusahaan. Kondisi ini akan mengakibatkan menurunnya investasi pada sektor riil walaupun tingkat keuntungan (rate of return) investasi pada pasar uang cenderung meningkat.
Sebaliknya apabila MD < MS maka tingkat suku bunga cenderung menurun. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap menurunnya tingkat keuntungan (rate of return) investasi pada pasar uang cenderung menurun. Kondisi ini akan mengakibatkan menurunnya investasi pada sektor finansial walaupun biaya modal (cost of capital) investasi pada pasar uang cenderung menurun. Kondisi tersebut harus dapat direspon oleh setiap pelaku ekonomi, khususnya pada sektor finansial. Dengan demikian para pelaku ekonomi dapat terhindar dari kerugian akibat dampak dari ketidakseimbangan pada sektor finansial.

9.3       Pasar Modal (capital market)
9.3.1    Keseimbangan Pasar Modal
    Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan (marketable securities), misalnya surat utang (obligasi), saham, reksadana, instrumen derivatif serta instrumen-instrumen lainnya. Pasar modal merupakan salah satu alternatif pendanaan perusahaan serta sarana investasi dengan mengharapkan pendapatan (return) dari dana yang diinvestasikan.
Keseimbangan pada Pasar Modal diindikasikan oleh kesamaan antara permintaan surat-surat berharga (sekuritas) dengan penawaran surat-surat berharga. Permintaan surat-surat berharga bersumber dari para investor yang akan menginvestasikan dananya sedangkan penawaran surat-surat berharga berasal dari para emiten yang akan mencari sumber dana untuk membiayai investasinya.
Ketidakseimbangan pada Pasar Modal akan mempengaruhi stabilitas perekonomian suatu Negara. Apabila terjadi ketidakseimbangan pada Pasar Modal maka akan menimbulkan ketimpangan harga pasar sekuritas (market price) sekuritas dalam perekonomian. Sebagai contoh, apabila demand lebih besar dari supply maka tingkat harga pasar sekuritas cenderung menguat (meningkat) dan sebaliknya apabila demand lebih kecil dari supply maka tingkat harga pasar sekuritas cenderung melemah (menurun).

9.3.2  Dampak Ketidakseimbangan Pasar Modal dalam Bisnis
Pasar modal merupakan salah satu alternatif pendanaan dan investasi bagi perusahaan. Ketidakseimbangan pada Pasar modal juga akan memberikan dampak terhadap bisnis. Dalam hal ini akan mempengaruhi harga pasar (market price) sekuritas dalam pasar. Misalnya, apabila terjadi kesenjangan antara demand dan supply, dimana demand > supply maka tingkat harga pasar cenderung meningkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap menurunnya potensi keuntungan bagi investor potensial pada pasar modal walaupun investor yang sudah ada (current investor) akan memperoleh keuntungan (capital gain) yang lebih besar apabila melepas investasinya.
Sebaliknya apabila demand < supply maka harga pasar sekuritas cenderung menurun. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap menurunnya tingkat keuntungan (capital gain) investasi pada pasar modal. Kondisi ini akan mengakibatkan menurunnya investasi pada sektor finansial walaupun biaya modal (cost of capital) investasi pada pasar uang cenderung menurun. Kondisi tersebut harus dapat direspon oleh setiap pelaku ekonomi, khususnya pada sektor finansial. Dengan demikian para pelaku ekonomi dapat terhindar dari kerugian akibat dampak dari ketidakseimbangan pada sektor finansial.

9.4      Persamaan dan Perbedaan Pasar Modal dan Pasar Uang
    Pasar modal dan pasar uang memiliki persamaan dan perbedaan, dimana persamaanya adalah, pertama, keduanya merupakan bagian dari pasar keuangan (financial market). Kedua, pasar modal dan pasar uang menjalankan fungsi yang sama, yaitu fungsi menjembatani para kas surplus yang minim atau tidak punya proyek investasi dengan para kas defisit yang memiliki banyak peluang investasi. Ketiga, produk pasar uang dan pasar modal relatif likuid yang berbeda dengan investasi di sektor properti dan tanah yang relatif kurang likuid.
    Sedangkan perbedaannya, pertama, produk pasar uang bersifat jangka pendek yaitu kurang dari 270 hari, sedangkan pasar modal bersifat jangka panjang. Kedua, pasar uang ada di bank sedangkan transaksi pasar modal yang awalnya hanya dapat dilakukan di lantai bursa, kini dapat dilaksanakan di hampir semua kantor perusahaan sekuritas yang menjadi anggota bursa (AB) di BEI. Ketiga, otoritas paling tinggi dalam pasar uang adalah bank Indonesia, sementara pasar modal adalah department keuangan melalui badan pengawas pasar modal. Keempat, produk pasar modal mempunyai beberapa produk turunan yaitu opsi, warrant, dan right, selain reksa dana. Produk turunan pasar uang hanyalah reksa dana pasar uang yang juga diperdagangkan di pasar modal. Kelima, produk pasar modal, ada pasar sekundernya, sedangkan pasar uang tidak selalu ada.

9.5     Penutup
1.      Kesimpulan
Pasar uang dan pasar modal merupakan bagian yang sama yaitu dibawah pasar keuangan. Kedua pasar ini memiliki beberapa perbedaan dan kesamaan. Perbedaan yang paling mencolok adalah pada pasar uang dilihat dari perspektif waktunya ialah dalam jangka pendek (270 hari) sedangkan pasar modal dalam jangka panjang (satu tahun lebih). Kemudian persamaannya terletak pada kesamaan dalam mempertemukan antara lembaga yang surplus kas dan yang memiliki kas defisit.
Pasar barang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam memperoleh atau menawarkan suatu barang atau jasa. Dapat pula dikatakan tempat bertemunya penawaran dan permintaan akan barang maupun jasa. Sisi penawaran di pasar barang ini menggambarkan kemampuan perekonomian menghasilkan barang dan jasa pada suatu periode tertentu. Sedangkan sisi permintaannya menggambarkan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan luar negeri.
Ketiga jenis pasar ini dibuat memiliki fungsi dan tujuan masing-masing. Begitupun dengan para peserta pasar yang turut ikut andil dalam segala bentuk kegiatannya, baik produsen maupun konsumen.
2.      Tes Umpan Balik
1)      Jelaskan peranan pasar uang, pasar barang, dan pasar modal dalam kegiatan bisnis.
2)      Jelaskan dengan grafik analisis keseimbangan sektor riil

3.      Studi Kasus
Suppose prices had been rising at a 3 percent annual rate in recent years. A major union signs a three-year contract calling for increases in money wage rates of 6 percent annually. What will happen to the real wages of the union members if the price level is constant (unchanged) during the next three years? If other unions signed similar contracts, what will probably happen to the unemployment rate? Why? Answer the same questions under conditions in which the price level increases at an annual rate of 8 percent during the next thress years.







TEORI PERMINTAAN DAN PENAWARAN



Pada bagian ini akan dibahas tentang konsep-konsep teori permintaan (demand theory) dan teori penawaran (supply theory) dan aplikasinya. Pada teori permintaan akan dibahas definisi permintaan, hukum permintaan, skedul dan kurva permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, dan fungsi permintaan serta aplikasinya. Pada teori penawaraan akan dibahas definisi penawaran, hukum penawaran, skedul dan kurva penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, dan fungsi penawaran serta aplikasinya.
Teori permintaan dan teori penawaran merupakan teori yang sangat penting dalam analisis bisnis dan ekonomi karena teori ini menjadi dasar dalam teori pasar, baik secara mikro maupun makro. Teori ini menjadi dasar dalam menganalisis perilaku pasar yang berdampak pada fluktuasi harga di pasar. Oleh karena itu, sejalan dengan penerapan sistem ekonomi pasar di hampir seluruh Negara dewasa ini maka teori permintaan dan penawaran sangat diperlukan.
Dengan mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan teori permintaan dan teori penawaran dalam merencanakan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah bisnis dalam perusahaan.

2.1     Permintaan dan Penawaran Pasar
Permintaan (demand) dan penawaran (supply) merupakan komponen utama yang membentuk pasar. Sebagai ilustrasi ketika seseorang membeli handphone, perusahaan meminjam dana dari bank, masyarakat menikmati rekreasi di taman wisata kota, dsb. Ilustrasi ini menunjukkan permintaan. Ilustrasi selanjutnya ketika seseorang melamar pekerjaan di suatu perusahaan, perusahaan menjual barang kepada seseorang, pemerintah menyediakan pelayanan pajak kepada masyarakat.


2.1.1 Permintaan Pasar
Permintaan (demand) menunjukkan jumlah barang atau jasa yang diminta atau dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Permintaan pasar merupakan penjumlahan dari permintaan setiap individu. Misalnya terdapat 1.000 konsumen yang permintaannya masing-masing sebesar 1.000 unit per tahun maka jumlah permintaan pasar adalah 1.000.000 unit per tahun.
1.      Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan
Karakteristik permintaan suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor yang dimaksud adalah:
1)      Harga barang itu sendiri yang menunjukkan harga barang yang dianalisis
2)      Harga barang lain, baik sebagai komplementer maupun substitusi yang menunjukkan harga barang lain yang memiliki kaitan dengan barang yang dianalisis.
3)      Pendapatan yang menunjukkan tingkat dan distribusi pendapatan masyarakat yang dapat diindikasikan oleh Pendapatan Domestik Bruto per kapita, baik tingkat nasional maupun tingkat propinsi.
4)      Ekspektasi harga pada masa yang akan datang yang menunjukkan perkiraan atas kecenderungan perubahan harga suatu barang pada masa yang akan datang.
5)      Populasi menunjukkan jumlah penduduk yang merupakan segmen pasar suatu barang atau jasa.
6)      Preferensi menunjukkan perubahan selera atau kebutuhan masyarakat sebagai konsumen terhadap suatu barang atau jasa.

2.      Hukum Permintaan
Dalam mengkaji Hukum Permintaan (the law of demand) perlu dibedakan atas dua kondisi yaitu: (1) apakah harga mempengaruhi jumlah permintaan atau (2) apakah jumlah permintaan mempengaruhi harga.

1)      Kondisi 1
Pada kondisi 1 menunjukkan bahwa tingkat harga mempengaruhi jumlah permintaan, sehingga hukum permintaannya menyatakan bahwa apabila harga suatu barang atau jasa meningkat maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan menurun, demikian pula sebaliknya apabila harga suatu barang atau jasa menurun maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi citeris paribus artinya factor-faktor lain selain harga barang itu sendiri dianggap konstan (tidak berubah).
Hukum ini dilatarbelakangi oleh dua faktor yaitu:
a.       Efek substitusi (substitution effect)
Suatu barang atau jasa yang mengalami kenaikan harga maka konsumen cenderung beralih ke barang substitusi lainnya sehngga jumlah permintaan barang yang mengalami kenaikan harga akan mengalami penurunan.
Sebagai ilustrasi: Apabila harga notebook merek ACER mengalami kenaikan harga maka konsumen cenderung membeli notebook merek yang lain seperti AXIO. Dengan demikian kenaikan harga notebook merek ACER akan mengakibatkan penurunan jumlah permintaan notebook merek ACER.
b.      Efek pendapatan (income effect)
Suatu barang atau jasa yang mengalami kenaikan harga akan menyebabkan penurunan pendapatan riil bagi konsumen atau dengan kata lain konsumen mengalam penurunan daya beli sehingga konsumen akan mengurangi jumlah permintaannya.
Sebagai ilustrasi: Apabila harga notebook merek ACER adalah Rp 5.000.000,00 dan pendapatan konsumen sebesar Rp 1.000.000,00 maka konsumen dapat membeli sebanyak dua unit notebook merek ACER. Tetapi apabila harga notebook ACER naik menjadi Rp 6.000.000,00 maka pada pendapatan Rp 1.000.000,00, konsumen hanya dapat membeli satu unit notebook merek ACER.
2)      Kondisi 2
Pada kondisi 2 menunjukkan bahwa jumlah permintaan mempengaruhi tingkat harga sehingga hukum permintaan menyatakan bahwa apabila jumlah permintaan suatu barang atau jasa meningkat maka tingkat harga barang atau jasa tersebut akan meningkat, demikian pula sebaliknya apabila jumlah permintaan suatu barang atau jasa menurun maka tingkat harga barang atau jasa tersebut akan menurun. Hal ini didasarkan pada asumsi citeris paribus artinya faktor-faktor lain selain jumlah permintaan dianggap konstan (tidak berubah).
Pada uraian selanjutnya, analisis terhadap hukum permintaan suatu barang atau jasa  didasarkan pada Kondisi 1 tersebut di atas. Sedangkan Kondisi 2 lebih banyak ditemukan pada perilaku pasar makro.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN & PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN
A.          Latar  Belakang Masalah
Laporan keuangan merupakan proses akhir dalam proses akuntansi yangmempunyai peranan penting bagi pengukuran dan penilaian kinerja sebuahperusahaan. Perusahaan di Indonesia khususnya perusahaan yang sudah go public diharuskan untuk menyusun laporan keuangan setiap periodenya. Menurut IkatanAkuntan Indonesia (IAI,2009) laporan keuangan mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaanyang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangkamembuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban(stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yangdipercayakan kepada mereka.
Banyak pihak yang menggunakan laporan keuangan antara lain investor,manajemen, dan pemerintah. Bagi pihak investor laporan keuangan berguna untuk membantu menentukan apakah harus membeli,menahan, atau menjual investasimereka. Bagi pihak manajemen laporan keuangan digunakan sebagai bahanpertimbangan dalam penyusunan rencana kegiatan perusahaan di periode yangakan datang. Bagi pihak pemerintah laporan keuangan digunakan untuk mengaturaktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan lainnya (IAI,2009).
Informasi yang dihasilkan laporan keuangan akan sangat bermanfaat bagipengguna laporan keuangan apabila informasi tersebut disajikan secara tepat waktu dan akurat. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu dalam penyajianlaporan keuangan ke publik sangat dibutuhkan dan oleh karena itu tiap-tiapperusahaan diharapkan tidak melakukan penundaan dalam penyajian laporankeuangan. Asosiasi profesi akuntansi pada tahun 1974 telah melakukan penelitiandan menyimpulkan bahwa ketepatan waktu pelaporan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan yang memadai (Dyer dan Mchugh dalam Bandidan Hananto, 2000).
Laporan Pertanggungjawaban adalah suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi atau sederajat.  Laporan pertanggungjawaban berguna sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang dapat dicapai dari kegiatan tersebut, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perbaikan-perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.  Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat kepututusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.
 B.          Rumusan Masalah
1.        Jelaskan peranan laporan keuangan
2.        Jelaskan tujuan laporan keuangan
3.        Jelaskan kapan penyajian laporan keuangan dilakukan
4.        Jelaskan komponen-komponen laporan keuangan
  C.         Tujuan Penulisan
1.        Mengetahui peranan laporan keuangan
2.        Mengetahui tujuan laporan keuangan
3.        Mengetahui waktu penyajian laporan keuangan dilakukan
4.        Mengetahui komponen-komponen laporan keuangan
 BAB II
PEMBAHASAN
A.      Tinjauan Pustaka
1.         Pengertian Pertanggungjawaban
            Salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam undang-undang No.17  tahun 2003 tentang keuangan daerah yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Negara/anggaran pendapatan belanja daerah(APBN/APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standard akuntasi pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah.
            Penerbitan pedoman standar akuntansi pemerintahan (PSAP) merupakan awal masing-masing pihak untuk bersama-sama mewujudkan good    governance melalui penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksaaan APBN/APBD oleh semua instansi pemerintah penggunaan anggaran baik dipusat maupun di daerah. Selama ini terdapat beberapa peraturan yang digunakan sebaga  rujukan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Ketidakseragaman ini akan membuat perbedaan dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Kondisi demikian membuat laporan keuangan pemerintah daerah tidak akan dapat memenuhi keterbandingan baik secara internal maupun eksternal. Padahal karakteristik kualitatif laporan keunangan seperti yang disampaikan kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintah yang baru ini adalah dapat dibandingkan.
            Pasal 32 aya (1) UU 17 tahun 2003 menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sedangkan pasal 184 ayat (2) dan (3) UU 32 tahun 2004 intinya menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah derah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang dietapkan dengan peraturan pemerintah.
            Dari dua pasal tersebut diatas maka jelaslah pentingnya diterapkan standar akuntansi pemerintahan dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah. Hal ini direspon pemerintah dengan diterbitkannya peraturan pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan

B.            ANALISIS MASALAH
1.             Peranan pelaporan keuangan  
            Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakuka oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Penerapan standar ini menjadi sangat pentingbagi entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan. Berikut peranan pelaporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:
(a)    Akuntanbilitas
Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic.
(b)   Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atau seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
(c)    Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakt berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban entitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan
(d)   Keseimbangan antaragenerasi (intergenerational equity)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan menentukan apakah generasi yang akan dating diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
2.             Tujuan pelaporan keuangan
Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi para penggunaan dalam menilai akuntabilitas dan membuata keputusan baik keputusan ekonomi, social, maupun politik dengan:
a.       Menyediakan informasi mengenai kecukupa penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
b.      Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetpkan dan peraturan perundang-undangan
c.       Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
d.      Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencakupi kebutuhan kasnya
e.       Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang dari pungutan pajak dan pinjaman
f.       Menyediaka informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
a.       Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
b.      Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
c.       Menyediakan informasi sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
d.      Menyediakan informasi ketaatan realisasi terhadap anggarannya
e.       Menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
f.       Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya
Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu: basis kas (cash basis of accounting) dan basis akrual (accrual basis of accounting).
            Dalam akuntansi berbasis kas, transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima oleh kas pemerintah (kas umum Negara/kas umum daerah) atau dibayarkan dari kas pemerintah (kas umum Negara/kas umum daerah). Sedangkan dalam akuntansi berbasis akrual berarti suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keaungan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan. Contoh transaksi yang membedakan basis kas dan basis  akrual adalah dalam peristiwa pada saat pemerintah meneribitkan surat keputusan penetapan pajak(SKPP). Dalam basis kas, saat terbitnya SKPP tersebut belum diakui sebagai pendapatan, karena pemerintah belum menerima kas. Namun, dalam basis akrual, terbitnya SKPP tersebut oleh pemerintah sudah diakui sebagai pendapatan, walaupun pemerintah belum menerima kas atau pendapatan pajak tersebut.
            Sesuai undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan undang-undang no. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja Negara paling lambat tahun anggaran 2008.
Manfaat akuntansi akrual
1.      Informasi terkandung dalam laporan yang diasjikan dalam basis akrual sangat berguna baik untuk akuntanbilitas maupun pengambilan keputusan.
2.      Akuntansi akrual mengharuskan organisasi untuk memelihara catatan yang lengkap dari aktiva dan memfasilitasi pengelolaa asset yang lebih baik
3.      Akuntansi akrual menyediakan kerangka yang konsisten untuk identifikasi kewajiban saat ini dan kewajiban kontinjensi
Pelaporan dalam akrual basis
1.      Menunjukkan bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
2.         Membuat pengguna dapat mengevaluasi kemampuan pemerintah untuk mendanai kegiatannya dan untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya.
3.      Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan dalam posisi keuangan
4.      Menyediakan kesempatan bagi perintah untuk menunjukkan pengelolaan yang sukses atas sumber daya dan
5.      Berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dilihat dari sisi biaya pelayanan, efisiensi dan pencapaian.
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan.
3.       Penyajian laporan keuangan
Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Penyajian laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD diwajibkan untuk setiap periode tahun anggaran APBN/APBD, dimana dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 januari sampai tanggal 31 desember. Dengan demikian, periode pelaporan keuangan tahunan adalah per 31 desember untuk neraca, dan untuk tahun yang berakhir 31 desember untuk laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan arus kas (LAK).
            Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keungan tahunan disajikan denga suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, misalnya sehubung dengan adanya perubahan tahun anggaran. Contoh selanjutnya adalah dalam masa transisi dari  akuntansi berbasis kas ke akrual, suatu entitas pelaporan mengubah tanggal pelaporan entitas-entitas akuntansi yang berada dalam entitas pelaporan utnuk memungkinkan penyususnan laporan keuangan konsolidasi. Dalam kondisi seperti itu entitas pelaporan harus mengungkapkan informasi mengenai alas an penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun, dan fakta bahwa jumlah-jumlah komproraif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
Sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, batas waktu penyampaian laporan keuangan sebgai laporan pertanggungjawaban APBN/APBD selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Dengan demikian, keguanaan laporan keuangan tersebut berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam satu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi secara kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alas an yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.
Selain laporan keuangan tahunan, setiap entitas pelaporan juga diwajibkan menyusun laporan keuanga iinterm, yaitu setidak-tidaknya setiap semester sebagaimana disyaratkan dalam peraturan pemeritah nomor 20 tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja anggaran kementrian Negara/lembaga dan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan kinerja intansi pemerintah
4.             Komponen laporan keuangan
Dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD setiap entitas baik pemerintah pusat, kementrian Negara/lembaga, pemerintah daerah, dan satuan keraj di tingkat pemerintah pusat/daerah wajib menyampaikan laporan pertangggungjawaban berupa laporan keuangan. Sesuai dengan undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, laporan keuangan pemerintah pokok setidak-tidaknya terdiri dari :
a.       Laporan realisasi anggaran
b.      Neraca
c.       Laporan Arus kas
d.      Catatan atas laporan keuangan
Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan disajikan oleh setiap entitas pelaporan. Hal ini berarti setiap gubernur/bupati/walikota/ wajib menyusun dan menyajikan keempat laporan keuangan diatas. Sedangkan laporan arus kas hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (bendahara umum Negara/kuasa bendahara umum Negara dan bendahara umum daerah/ kuasa umum daerah). Dengan demikian kepala SKPD sebagai entitas akuntansi tidak menyusun dan menyajikan laporan arus kas.
Disamping menyajikan laporan keuangan pokok, suatu entitas pelaporan keuangan diperkenankan menyajikan laporan kinerja keuangan berbasis akrual dan laporan perubahan ekuitas. Laporan kinerja keuangan adalah laporan yang menyajikan pendapatan dan beban serta surplus/deficit selama satu periode yang disusun berdasarkan berbasis akrual. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan mutasi atau perubahan  saldo ekuitas dana pemerintah selama satu periode.
BAB III
PENUTUP
A.          KESIMPULAN
1.             Peranan pelaporan keuangan  disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakuka oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Penerapan standar ini menjadi sangat pentingbagi entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
2.             Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
3.             Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Penyajian laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD diwajibkan untuk setiap periode tahun anggaran APBN/APBD.
4.             Komponen laporan keuangan:
1.    Laporan realisasi anggaran
2.    Neraca
3.    Laporan Arus kas
4.    Catatn atas laporan keuangan